sejarah hukum adat di Indonesia



Latar Belakang
            Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat, dan diakui oleh negara. Mengapa hukum adat, hukum yang sudah tua masih tetap digunakan oleh masyarakat dan juga diakui oleh pemerintah? Apa landasan yang telah digunakan untuk menetapkan hukum adat dapat digunakan oleh masyarakat? Apa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia?
Masa Hindia Belanda
            Berawal dari zaman penjajahan, hukum adat sangat kental di dalam diri tiap pribumi. Karena belum terbiasa dengan hukum barat yang telah ditetapkan oleh Belanda, maka dibuatlah sistem hukum pluralisme atau Indische Staatsregeling (IS) agar penduduk golongan eropa, timur asing, dan pribumi dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.
            Dalam Indische Staatsregeling, salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 131 ayat (2) huruf a menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan eropa, bahwa untuk hukum perdata materiil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang eropa pada asasnya hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa, dan juga pada Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dan golongan timur asing, yang pada intinya menjelaskan bagi golongan pribumi dan timur asing berlaku hukum adat masing-masing dengan kemungkinan penyimpangan dalam hal:
1.    Kebutuhan masyarakat menghendakinya, maka akan ditundukan pada perundang-undangan yang berlaku bagi golongan eropa.
2.    Kebutuhan masyarakat menghendaki atau berdasarkan kepentingan umum, maka pembentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan timur asing atau bagian-bagian tersendiri dari golongan itu, yang bukan hukum adat bukan pula hukum eropa melainkan hukum yang diciptakan oleh Pembntuk UU sendiri.
Jadi pada intinya, di masa Hindia Belanda terdapat delegasi kewenangan atau perintah untuk mengkodifikasikan hukum bagi pribumi dan timur asing.
Masa Penjajahan Jepang
            Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat regulasi yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 yang menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan UU dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer.
            Arti dari Pasal tersebut adalah hukum adat yang diatur pada saat masa penjajahan Jepang sama ketika pada masa Hindia Belanda, tetapi harus sesuai dengan peraturan militer Jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, dasar yuridis berlakunya hukum adat pada masa penjajahan Jepang hanya merupakan ketentuan peralihan karena masanya yang pendek.
Masa Pasca Kemerdekaan
            Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” menjelaskan bahwa dalam pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat.
            Pada Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Terdapat juga pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pasca dekrit presiden 5 Juli 1959 Ranah Undang-Undang dan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa” dan Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Era Reformasi
            Di zaman modern,  Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”. Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah.
            Tak hanya itu, dalam beberapa Undang-Undang juga mengatur keberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”. Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia. Hukum adat adalah hukum yang yang harus diperjuangkan karena ia merupakan hukum tertua yang telah dimiliki Indonesia dan juga karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya dengan keanekaragaman budaya, suku, dan ras, dan dengan hukum adat, maka segala kepentingan masyarakat adat dapat diayomi olehnya, untuk Indonesia yang lebih baik.

PENGADUAN PENDAFTARAN CPNS 2014

PANDUAN PENGADUAN

P E R H A T I A N !!

Pindah pilihan instansi dengan dalih dan alasan apapun tidak diperbolehkan
 
1. Apabila ada masalah terkait dengan NIK, dapat mengirimkan email dengan prosedur :
       a. Kirimkan email pengaduan ke panselnas@menpan.go.id
       b. Subject Penulisan Email Pengaduan [Pengaduan Permasalahan NIK].
       c. Email diisi biodata lengkap sesuai KTP.
       d. Lampirkan bukti KTP atau E-KTP dan ijazah SMA / akta kelahiran didalam email.
       e. Email dengan data tidak lengkap tidak akan diproses.
  
2. Apabila ada masalah terkait dengan email Anda, dapat mengirimkan email dengan prosedur :
      a. Kirimkan email pengaduan ke info@panselnas.id 
      b. Cantumkan semua data yang Anda isi saat mendaftar.
 
3. Apabila pengisian formulir pendaftaran anda ulang karena pengisian sebelumnya berhenti ditengah jalan atau tidak tuntas, dan muncul peringatan "NIK tidak valid atau sudah terdaftar", maka anda dapat langsung login ke portal instansi minimal 1x24 jam. Daftar portal instansi dapat dilihat di tautan ini.
 
4. Apabila sudah mendaftar akan tetapi tidak mendapat email pemberitahuan dari panselnas, maka dengan menggunakan NIK dan  password yang anda daftarkan dapat langsung login ke portal instansi minimal 1x24 jam. Daftar portal instansi dapat dilihat di tautan ini.
 
5. Apabila mengalami kesulitan login di portal instansi atau sscn.bkn.go.id., harap mengirimkan e-mail ke panselnas@menpan.go.id dengan subjek [Pengaduan Login] dengan isi mencantumkan semua data yang Anda isi saat mendaftar.
 
6. Harap tekan ctlr + F5 pada keyboard anda untuk update halaman portal panselnas
 
7. Apabila ada masalah terkait dengan web Panselnas yang tidak dapat diakses, Anda dimohon untuk bersabar dan terus mencoba karena traffic sedang padat.  Apabila ada error (hanya sebentar) disebabkan padatnya traffic tersebut.
 
   
Demikian untuk menjadi maklum ()

STATUS TERKINI







Pengumuman Link CPNS 2014

STATUS TERKINI
Memuat tentang informasi terkini website Pelatnas penerimaan CPNS 2014, silakan klik..

INFO FORMASI CPNS 2014
Memuat formasi CPNS 2014, Silakan Klik

Info lebih lanjut silakan melihat detailnya diwebsite resmi CPNS 2014..
salam..
selamat dan sukses !... jf


Formasi Nasional CPNS 2014


Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
Berikut ini adalah formasi yang informasinya sudah tersedia sampai saat ini :
A. Formasi Nasional 2014 terdiri atas 72 (tujuh puluh dua) Kementerian/Lembaga. 
 No  Kementerian/Lembaga
1 Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian
2 Kementerian - 28 (dua puluh delapan) kementerian
3 Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 29 (dua puluh sembilan) lembaga
4 Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara - 8 (delapan) lembaga

B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas)
Pemerintah Kabupaten/Kota.
No Wilayah Jumlah 
    Formasi
1 Pulau Sumatera dan sekitarnya - 10 (sepuluh) provinsi  
2 Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara - 9 (sembilan) provinsi  
3 Pulau Kalimantan - 5 (lima) provinsi  
4 Pulau Sulawesi - 6 (enam) provinsi  
5 Papua dan Kepulauan Maluku - 4 (empat) provinsi  



DIAGRAM ALUR PENDAFTARAN

Formasi Nasional CPNS 2014 PROVINSI ACEH

Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
 
  1. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.

PROVINSI ACEH

1 PROV. ACEH 
2 Kota Banda Aceh
3 Kota Sabang
4 Kab. Aceh Barat
5 KAB. ACEH BARAT DAYA
6 KAB. ACEH BESAR
7 KAB. PIDIE
8 KAB. ACEH SELATAN
9 KAB. ACEH SINGKIL
10 KAB. ACEH TAMIANG
11 KAB. ACEH TENGGARA
12 KAB. ACEH TIMUR
13 KAB. BENER MERIAH
14 KAB. BIREUEN
15 Kab. Gayo Lues
16 Kab. Nagan Raya
17 Kab. Pidie Jaya
18 KAB. SIMEULUE

smadav pro

Berikut serial smadav 9.4 / kode key smadav 9.4 pro / keygen smadav 9.4 pro / serial number smadav 9.4 :

Nama : smadav 9.4 pro downloadgratis34.com
Key : 995299402080

Nama : code serial smadav 9.4 www.downloadgratis34.com
Key : 995299802060

Nama : keygen smadav 9.4 zatyabajaitem
Key : 991999343224

Nama : key number smadav 9.4 downloadgratis34.com
Key : 991999404884

Nama : activation code smadav 9.4 www.downloadgratis34.com
Key : 9938991008060

Nama : serial smadav 9.4 gratis downloadgratis34.com
Key : 991899235301

Nama : crack smadav 9.4 pro www.downloadgratis34.com
Key : 993899106040

Nama : smadav 9.4 oktober 2013 downloadgratis34.com
Key : 991299382064